JK di lumpur lapindo

Dalam salah satu tulisannya di blog kompasiana, Jusuf Kalla menulis sebuah artikel berjudul “Solusi Untuk Lumpur Lapindo“. Tulisan tersebut menarik bagi perhatian saya, dan saya meninggalkan komentar  kritik (nomor 59) yang berisi paradoks antara apa yang ditulis oleh JK yang berlawanannya dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah yakni kebijakan Per.Pres 14/2007.

Sebelum membahas paradoks tersebut, ada beberapa poin yang saya temukan dalam tulisan tersebut:

  1. JK (akhirnya?) mengakui bahwa lumpur Lapindo adalah kesalahan manusia.
  2. Solusi JK adalah menghentikan lumpur Lapindo, bukan semata mengevakuasi masyarakat atau sungai Porong.
  3. Dalam sesi jawab komentar (nomor 29), JK mengatakan bahwa pada awalnya ia menerima usulan beberapa ahli untuk membuat DAM/waduk sehingga tekanan air dari DAM dapat mengimbani tekanan sumber semburan. JK pada awalnya sudah memerintahkan agar dilakukan pengosongan lahan untuk membuat DAM (termasuk makam). Namun keputusan yang salah satu solusi tepat tersebut dibatalkan oleh Presiden SBY ketika ia mengunjungi warga lumpur Sidoarjo.

Tulisan saya tidak dalam koridor membahas solusi poin 2 ataupun poin 3 mengenai keputusan kontradiktif antara SBY dan JK. Dari poin 3, kita bisa melihat siapa yang memiliki visi dan mampu melihat manajemen resiko dalam kasus ini, bukan sekadar kebijakan populis untuk menarik simpati tanpa melihat solusi permasalahan jauh ke depan.

Kelalaian Manusia vs Bencana Alam?

Saya tidak tahu apakah sejak awal JK memiliki pemikiran bahwa luapan lumpur Lapindo adalah kelalaian manusia.  Dan apakah pemerintah SBY-JK mengabaikan analisis para pakar drilling dan tidak menerapkan UU 23/1997 mengenai AMDAL secara menyeluruh.  Dan poin paling penting adalah siapa yang mengusulkan keluarnya Peraturan Presiden 14 tahun 2007?

Berdasarkan UU 23/1997, apabila bencana tersebut diakibatkan oleh kelalaian manusia (perusahaan PT Lapindo Brantas), maka PT Lapindo Brantas wajib menanggulangi semua biaya termasuk menghentikan luapan lumpur. Pemerintah bertindak sebagai regulator sekaligus pengawas usaha-usaha yang harus dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Namun, pemerintah SBY-JK tidak hanya melakukan pengawasan tapi lebih daripada itu. Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Presiden (Per.Pres) 14 tahun 2007 secara langsung memaafkan kelalaian Lapindo namun disisi lain pemerintah memiskinkan anggaran APBN. Dalam Per.Pres 14/2007 pasal 1 ayat 2 pemerintah membentuk “Badan  Penanggulangan  bertugas  menangani  upaya  penanggulangan semburan  lumpur,  menangani  luapan lumpur, menangani masalah  sosial  dan  infrastruktur akibat luapan  lumpur  di  Sidoarjo,  dengan  memperhatikan  risiko lingkungan yang terkecil.

Dalam konteks kelalaian manusia, maka mestinya bukan upaya penanggulangan tapi pengawasan penanggulangan. Dan bukan pula mengeluarkan ratusan miliar hingga triliunan rupiah per tahun anggaran APBN untuk menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat kelalaian PT Lapindo Brantas.  Berdasarkan pasal 34 UU 23/1997, maka PT Lapindo Brantas bertanggungjawab penuh untuk menutup semburan lumpur Lapindo. Namun, mengapa JK berinisiatif agar pemerintah yang mengambil alih tugas yang harusnya ditanggung oleh Lapindo Brantas. Perlu diingat bahwa UU 23/1997 pada umumnya sama dengan UU lingkungan hidup di negara lain.

Dalam pengertian UU AMDAL, dampak lingkungan berarti segala bentuk dampak yang muncul dari pra-konstruksi hingga pasca operasi kepada kesehatan-keselamatan manusia, lingkungan alam, ekonomi, sosial, dan budaya. Inisiatif pemerintah untuk mengambil alih dampak sosial dan infrastruktur diluar area peta luapan lumpur Lapindo dalam konteks wawasan KA-ANDAL ke-4 yakni “Dampak kegiatan tidak berdiri sendiri, satu sama lain memiliki keterkaitan dan ketergantungan“. Keputusan pemerintah yang hanya mengambil dampak batas area lumpur dan administratif, telah mengabaikan dampak batas ekologis, sosial, budaya dan ekonomi. Ini lagi kesalahan yang terus dipelihara oleh SBY-JK selama 2 tahun lebih.

Inilah yang harusnya JK uraiakan dalam tulisannya, mengapa jika terbukti kelalaian manusia, pemerintah SBY-JK dengan begitu tega menangarkan anggaran rakyat untuk membantu perusahaan Bakrie, saudagar yang sudah kaya raya. Dan hingga saat ini saya tidak tahu apakah ada pejabat Lapindo dipidana atas kelalaian ini.  Hal ini telah diatur dalam UU 23/1997 pasal 41 dan 42. Lagi-lagi, saya belum mendapat kabar para pejabat Lapindo yang secara sadar mengabaikan SOP dalam pengeboran pada tanggal 27-28 Mei 2006 dijerat hukum pidana hingga 10 tahun penjara.

Jika kita mengikuti hari-hari menjelang luapan Lumpur Lapindo pada pukul 5.00 WIB 29 Mei 2006, maka sudah sangat jelas bahwa adanya keangkuhan sekaligus kerakusan memakan perut bumi Sidoarjo  yang dilakukan oleh sejumlah Pejabat Lapindo Brantas yang melanggar SOP.

  • 18 Mei 2006 : Dalam rapat teknis, Medco telah mengingatkan operator untuk memasang casing pada kedalaman 8.500 kaki untuk mengantisipasi potensi kebocoran sebelum pengeboran menembus formasi kujung sebagaimana disetujui dalam program pengeboran.
  • 27 Mei 2006 : Sejumlah mekanik penambangan PT. Tiga Musim Masa Jaya (TMMJ), perusahaan subkontrak penambangan, semburan gas disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran. Semburan (blow out) lumpur mulai terjadi pada  27 Mei sekitar pukul 07.00. Saat itu lumpur buatan untuk melindungi mata bor sekaligus untuk memudahkan proses pengeboran (oil base mud) hilang atau loss. Sejak saat itu lokasi pengeboran langsung ditutup dengan Police Line dan aparat kepolisian dari Polsek Porong telah menutup jalan  menuju area pengeboran.
  • Ketika bor berada di kedalaman 9.000 kaki atau 2.743 meter dan akan diangkat untuk ganti rangkaian, tiba-tiba macet. Gas tak bisa keluar melalui saluran fire pit dalam rangkaian pipa bor, dan menekan ke samping, akhirnya keluar ke permukaan melalui rawa.  “Sekitar pukul 05.00, lumpur dan gas akhirnya menyembur sekitar 100 meter dari sumur,” kata seorang mekanik.
  • 28 Mei 2006 : Menurut para saksi mata di sekitar kejadian, semburan itu disertai suara keras dan ketinggiannya  mencapai 15 meter. Seorang pekerja sudah merasakan ada kebocoran gas sejak 28 Mei 2009. Dia sudah menginformasikan kepada pimpinannya di Lapindo. Ia mengingatkan bahwa jika pengeboran  diteruskan dapat mengakibatkan  kebocoran, dan yang akan keluar adalah  gas beracun yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran. Tetapi, pimpinannya tidak menghiraukan peringatan itu. Dia meminta agar pengeboran  dilanjutkan.
  • 5 Juni 2006 : Medco mengirimkan surat kepada Presdir Lapindo bahwa berdasarkan kajian teknis yang dilakukan oleh Medco terhadap insiden luapan lumpur,  Lapindo sebagai operator telah melakukan kelalaian sebagaimana tertera dalam perjanjian Operasi Bersama Brantas.

Per.Pres 14 tahun 2007, Indikasi Korupsi Kebijakan!

Dengan diundangkannya Per.Pres 14 tahun 2007 [selanjutnya Per.Pres 48/2008], maka produk peraturan ini telah merugikan uang negara. Dalam kurun 3 tahun, 3 triliun dana  APBN dikucurkan untuk membantu kelalaian pengeboran Lapindo selama 2007-2009. Rinciannya sebagai berikut : 450 miliar pada 2007, 1.57 triliun pada 2008, dan 1.147 triliun pada 2009. [detik dan tempo].

Inilah salah satu kebijakan yang sangat merugikan rakyat kecil dan disisi lain pemerintah memberi subsidi dana rakyat kepada Lapindo Brantas dengan mengabaikan makna komprehensif dari UU 23/1997. Bagaimana mungkin, SBY-JK menjadikan penanggulangan bencana oleh human error dijadikan sebagai bencana alam?

Fakta berbicara lain. Kita tahu bahwa secara sembunyi-sembunyi [karena tidak dilaporkan ke KPU], Bakrie menjadi penyumbang kampanye Pilpres SBY-JK. Meskipun pada awalnya Bakrie dan Demokrat menyanggah, namun akhirnya JK mengiyakan bahwa Bakrie turut menyumbang Pilpres 2004 [tindakan menyembunyikan sumber dana kampanye melanggar UU Pilpres 2004]. Dan bisa kita tebak, bahwa “balas budi” SBY-JK kepada keluarga pemilik usaha Lapindo Brantas [Bakrie Brothres] membuat pemerintah SBY-JK mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14/2007 [direvisi Per. Pres 48/2008]. Dengan PerPres inilah secara sah pemerintah mendukung bahwa lumpur Lapindo adalah bencana alam. Oleh karena itu, maka negara wajib membayar dampak sosial dan ekonomi para korban lumpur Lapindo. Akibatnya, uang rakyat harus dianggarkan untuk membantu kelalaian yang ditimbulkan para saudagar yang sedang mengali kekayaaan perut Jawa Timur.

Inilah subsidi rakyat miskin [jilid lain, sebelumnya utang najis] kepada para saudagar kaya dengan berlindung peraturan presiden. Dengan terbitnya Per.Pres ini, maka sangatlah kuat adanya indikasi kebijakan koruptif. Inilah salah satu agenda utama tulisan saya bahwa selain pemberantasan korupsi materi (uang), ada satu lagi pemberantasan korupsi level tinggi yakni korupsi kebijakan. Telah banyak UU dan kebijakan yang dikeluarkan demi kepentingan asing dan para pengusaha serta menyengsarakan rakyat dan merugikan negara.

Selain itu, terbitnya Per.Pres 14/2007 cukup merugikan korban lumpur itu sendiri, serta secara tidak langsung  menguntungkan citra sekaligus finansial Lapindo. Masyarakat hanya mendapat ganti rugi aset tanah dan rumah dari Lapindo. Kesehatan, pendidikan tidak teratasi. Dampak ekonomi dan infrastruktur harus menggunakan anggaran APBN. Belum sampai disitu, Pemerintah SBY-JK berkali-kali memberi kemudahan Lapindo Brantas dengan merubah kesepakatan antara pihak Lapindo Brantas dengan para korban. Setidak-tidaknya Lapindo melakukan 2 kali ingkar janji kesepakatan yang dibuat. Lalu, mereka berunding di Istana, lalu dilanggar lagi. Intinya rakyat korban lapindo yang rugi.

Rakyat Miskin Mensubsidi Saudagar Kaya di Lapindo Brantas!

Bisa kita bayangkan bahwa selama 3 tahun ini, mayoritas rakyat miskin harus mensubsidi 3 triliun kepada para konglomerat pemilik perusahaan Lapindo Brantas. Mengapa SBY-JK begitu mudahnya mengeluarkan kebijakan yang akan menyebabkan anggaran rakyat tersedot untuk membantu unit usaha Menko Kesra Aburizal Bakrie? Apakah karena Bang Ical pernah menjadi penyumbang dana pilpres 2004? Mengapa Ical tidak dicopot dan hanya direshuffle dari Menko Ekonomi menjadi Menko Kesra? Apakah karena Bakrie adalah petinggi Golkar dan sahabat Jusuf Kalla?

Tentu kita tahu bahwa dalam berbagai kesempatan JK secara terbuka mengatakan kepada media bahwa ia memang pro saudagar lokal. Bagaimanapun, saya tidak rela bahwa negara harus mengeluarkan dana yang besar untuk mensubsidi si kaya, si pemilik Lapindo Brantas. Anggaran 3 triliun bukanlah angka yang kecil. Belum lagi, setiap tahun Pemerintah SBY-JK terus menumpuk utang baru dengan tetap membayar utang najis [artikel Utang Najis]. Ini bentuk ketidakadilan bagi mayoritas rakyat kecil. Sehingga sungguhlah munafik, jika pemerintah beserta partai pendukungnya mengklaim  “pemerintah sudah pro-rakyat” dan harus dilanjutkan. Rakyat yang mana Pak?

Jelas, prioritas “rakyat” disini adalah para pengusaha, pemilik Lapindo Brantas, para bankir, para obligor BLBI, para pemegang saham perbankan BPPN. Sedangkan mayoritas rakyat yang tidak memiliki jabatan dan kapital, mereka menjadi warga kelas terakhir dengan “umpan” BLT.  Sayangnya, dua orang ini memiliki elektabilitas tinggi. Sedangkan calon lain juga memiliki track record yang tidak jauh berbeda……

Menanggapi tulisan Jusuf Kalla  berjudul “Solusi Untuk Lumpur Lapindo“, maka saya bertanya kepada JK apakah beliau tidak tahu mengenai paradoks ini? Jika JK benar membela rakyat, maka sudah semesitnya ia berjuang mencabut Per.Pres 14/2007 dan Per.Pres 48/2008? Apakah benar JK akan mencabut Per.Pres 14/2007 dan Per.Pres 48/2008? Karena mungkin saja, justru JK yang mengusulkan diterbitnya Per.Pres tersebut. Karena itu, kita butuh klarifikasi. SIAPA YANG MENGUSULKAN PER.PRES 14/2007 yang mengakibatkan kerugian negara hingga 3 triliun?

Dan saya harap, JK tidak lupa kasus serupa dimana ia mengakui bahwa pemerintah memang melindungi perusahaan Bakrie sampai-sampai Menkeu Sri Mulyani mengancam mengundurkan diri [tempo].

Salam Perubahan,
ech-nusantaraku (27 Mei 2009)

2 responses to “JK di lumpur lapindo

  1. udah 3 tahun nggak kelar-kelar tu lumpur lapindo, masalahnya orang kaya dilapindo jadi orang penting di pemerintahan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s